Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/u756119063/domains/jelajahnews.id/public_html/amp/fungsi.php on line 192

DPRD Medan Harapkan Pemko Mewajibkan Seluruh RS Menerima Pasien Terkonfirmasi Covid

admin - Rabu, 16 September 2020 11:12 WIB
MEDAN -Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan, di minta mewajibkan seluruh Rumah Sakit (RS) di Kota Medan untuk menyediakan ruangan isolasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, juga menyediakan gedung yang di khususkan untuk ruang isolasi mandiri.“Saat ini rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 sudah penuh, sehingga ada yang menolak datangnya pasien baru. Sedangkan untuk isolasi mandiri di rumah tidak efektif karena di khawatirkan di temukan klaster-klaster di rumah tangga,” ujar Anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan, Afif Abdillah kepada wartawan, Rabu (16/09/2020).Afif mengharapkan Pemko Medan mewajibkan seluruh rumah sakit menerima pasien terpapar Covid-19 merupakan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus dan angka kematian. “Kalau untuk pasien pneumonia ringan bisa di serahkan ke rumah sakit di luar rumah sakit rujukan Covid-19. Karena kalau isolasi mandiri di rumah itu, belum tentu di laksanakan dengan sesuai prosedur dengan baik dan benar serta belum tentu mengerti tentang protokol pencegahannya,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan ini.Sebab, dia meyakini Dinas Kesehatan tidak efektif memonitor perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah. “Lihat saja sekarang tingkat penyembuhan pasien Covid-19 itu sangat rendah,” ucapnya.Anggota Komisi II DPRD Medan ini juga menilai, ketidakmampuan Pemko Medan khususnya Gugus Tugas menangani penyebaran covid 19 melihat tingginya kasus covid 19.“Kluster isolasi tidak berjalan dan Perwal 27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) juga tidak berjalan. Bahkan belum ada satu kecamatan di Kota Medan yang berubah zona dari merah ke kuning,” ungkapnya.Mungkin dari sisi sosial, Pemko sudah bekerja dengan memberi bantuan sosial tapi secara detail program yang di buat tidak ada, desinfektan tidak secara rutin dan tidak ada schedule-nya. “Perencanaan Gugus Tugas masih masif, mapping untuk mencapai target itu tidak jelas. Apa ini memang menjadi pembiaran karena menunggu vaksin atau sengaja di diamkan,” tuturnya.(rel/Is)

Editor
: admin
Sumber
:

Tag:

Berita Terkait

Politik

Tindak Lanjuti Aspirasi Demonstran di Senayan, DPR Siap Fasilitasi Dialog Mahasiswa dengan Pemerintah

Politik

Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan Harus Libatkan Serikat Pekerja dan Dunia Usaha

Politik

Rieke Soroti Ketidakpastian Hukum dalam UU Kesehatan

Politik

Demo Mahasiswa di DPRD Sulut Berujung Ricuh, Polisi Kerahkan Water Cannon

Politik

Diduga Belum Lunasi Pembayaran Lahan Rp1,6 Miliar, PT DPM Dipersoalkan Warga Dairi

Politik

Bobby Nasution Larang ASN, Non-ASN, dan Pegawai BUMD Gunakan Vape