JELAJAHNEWS.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan akibat kondisi tertentu.
Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk melanjutkan proses perampasan aset ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Pandangan itu disampaikan Soedeson dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Proyek Irigasi P3-TGAI di Belakang Kantor Bupati Tapsel Disorot, Batu Berserakan dan Adukan Beton Dipertanyakan Dalam rapat tersebut, Soedeson yang juga menjabat Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset menjelaskan bahwa terdapat sejumlah keadaan yang dapat menyebabkan proses pidana terhadap seseorang tidak bisa diteruskan.
Kondisi tersebut antara lain ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Namun, menurutnya, terhentinya proses pidana terhadap orang yang bersangkutan tidak serta-merta membuat proses perampasan aset harus dihentikan.
Dalam kondisi tertentu, mekanisme in rem tetap dapat ditempuh untuk memproses aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.