JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Ia meminta perhitungan ulang dilakukan secara presisi agar alokasi anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
"Ada selisih Rp10 triliun. Ini bukan angka kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," ujar Zainul, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun sekitar 205 hari, setelah dikurangi akhir pekan, hari libur nasional, Ramadan, dan libur semester.
Dengan asumsi biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp222 triliun.
"Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang sekitar Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, totalnya sekitar Rp222 triliun," jelasnya.
Sementara itu, alokasi anggaran pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercatat sebesar Rp232,5 triliun. Perbedaan angka tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan rinci dari BGN.
Menurut Zainul, penghitungan yang akurat sangat penting untuk memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran, sekaligus meningkatkan efektivitas program.
Ia juga mengusulkan agar selisih anggaran tersebut, jika terbukti tersedia, dapat dialihkan untuk mempercepat operasional dapur layanan MBG, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
"Jika ada selisih Rp10 triliun, anggaran itu lebih dari cukup untuk mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T yang saat ini sudah dalam tahap seleksi," tegasnya.
Zainul menilai percepatan operasional dapur di wilayah 3T penting karena penerima manfaat telah menunggu realisasi program, sementara fasilitas pendukung juga sudah disiapkan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ketepatan perencanaan dan distribusi.
"Jangan sampai masalah tata kelola justru menghambat masyarakat mendapatkan haknya. Termasuk dapur-dapur yang sudah menunggu kepastian," ujarnya..(jn/**)