JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus diikuti perubahan kebijakan fiskal nasional.
Menurut Zulfikar, pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk melalui penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih berpihak kepada daerah.
Bahkan masih kata Zulfikar , pembahasan mengenai penguatan pemerintah daerah harus diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap semangat ketatanegaraan Indonesia.
Baca Juga: Percepat Legalitas Aset Daerah, Kantor Pertanahan P.Sidimpuan Perkuat Sinergi dengan Pemda se-Sumut Ia menilai pendekatan yang digunakan tidak boleh sekadar bersifat administratif, tetapi harus didasarkan pada landasan ilmiah serta keberanian menyelesaikan persoalan mendasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Judul besarnya adalah bagaimana sekarang dan ke depan kita benar-benar memberdayakan pemerintah daerah, baik dari sisi kewenangan maupun sisi keuangan," ujar Zulfikar, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026)
Zulfikar menjelaskan bahwa semangat tersebut sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat hanya menangani enam urusan pemerintahan absolut, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Adapun sebagian besar urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah.
Namun, menurut politikus Fraksi Partai Golkar itu, implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan amanat undang-undang. Ia menilai pola kerja pemerintah masih didominasi pelaksanaan program oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.