JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan destinasi, tetapi juga harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional agar mampu berkembang dari tahap rintisan menjadi desa wisata yang mandiri dan berdaya saing.
Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia Chalim, yang akrab disapa Nunik, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (9/7/2026). Ia menilai penguatan aspek manajerial menjadi tantangan utama dalam pengembangan ribuan desa wisata yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikannya, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 6.000 desa wisata. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor pariwisata berbasis masyarakat. Namun, menurut Nunik, keberhasilan desa wisata tidak hanya diukur dari banyaknya destinasi yang dibangun, melainkan juga dari kemampuan pengelola dalam mempertahankan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
"Sudah ada desa wisata yang berkembang di Yogyakarta, Klaten, dan beberapa daerah lainnya. Hari ini ada lebih dari 6.000 desa wisata. Tinggal bagaimana kita mengintensifkan manajerialnya serta daya tahan pengelolanya. Semangat mengelola desa wisata harus tetap terjaga meskipun kunjungan wisatawan naik turun sesuai musim," ujar Nunik.
Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung II itu menilai pemerintah perlu memperkuat sistem klasifikasi desa wisata agar program pembinaan dan pendampingan dapat diberikan secara tepat sasaran. Menurutnya, desa wisata yang masih berada pada tahap rintisan maupun pemula memerlukan dukungan lebih besar dibandingkan desa wisata yang telah berkembang atau mandiri.
Ia menjelaskan, sistem klasifikasi tersebut akan memudahkan pemerintah dalam menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Dengan demikian, setiap desa wisata memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi.
"Kita dorong agar ada klasifikasi desa wisata. Yang masih rintisan atau pemula perlu banyak pendampingan pemerintah supaya bisa naik kelas. Sementara yang sudah mandiri tentu bisa lebih dilepas," jelasnya.