MEDAN - Mengaku banyak menerima keluhan dari konstituen terkait bantuan sosial tidak tepat sasaran. Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Kota Medan membentuk sendiri tim tugas pengawasan penyaluran bansos dari pemerintah pusat dan Pemko Medan.
Menurut Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Medan, Erwin Siahaan, mengatakan, penyaluran Bansos tahap I bagi masyarakat terdampak pandemi covid 19 yang telah dilaksanakan Pemko Medan namun dinilai belum tepat sasaran. Maka untuk penyaluran tahap ke 2, pihaknya akan lebih proaktif dan membentuk tim pengawasan untuk meminimalisir penyimpangan.
“Terbukti banyak masyarakat mengeluh kepada kami, kalau banyak yang tidak menerima bantuan itu. Menunggu dari lembaga DPRD Medan ini membuat pengawasan terlalu lama, jadi kami dari fraksi buat sendiri tim pengawasan dan hari ini kami bawa surat ke Wali Kota Medan ditembukas ke Dinas Sosial untuk meminta data penerima bantuan covid 19 by name by adress,” ujar Erwin didampingi Sekretaris Fraksi, Abdul Rani, Bendahara Fraksi Hendra DS dan anggota lainnya, Janses Simbolon dan Renville Napitupulu, Senin (11/5/2020).
Dikatakannya, penyaluran bansos tahap I tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih sehingga tidak efektif. Untuk itu, fraksi meminta Plt Wali Kota Medan data warga yang menerima bantuan tahap I dan data warga yang menerima bantuan tahap II.
“Data itu penting untuk efektivitas yang akan kami lakukan dan berharap data itu sudah diserahkan pada 17 Mei 2020,” tegasnya.
Selain itu, tim tugas pengawasan penyaluran bantuan covid 19 dari Fraksi Hanura, PSI dan PPP juga meminta spesifikasi bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.
“Kami ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran dan jenis bantuan jangan asal-asalan. Anggaran untuk bansos beras itu besar, jadi jangan dipermainkan ditengah covid 19 yang sudah membuat masyarakat susah,” tutur Erwin. (Is)