JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan transnasional yang dinilai semakin marak beroperasi di Indonesia.
"Kehadiran para sindikat judi, penipuan online, ditambah narkoba, secara perlahan akan menjadikan Indonesia sebagai sarang kejahatan internasional yang tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga merusak generasi bangsa," kata Meity, di Jakarta, dikutip Jumat (15/5/2026).
Politikus Fraksi PKS itu menilai para pelaku yang ditangkap diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat yang sebelumnya beroperasi di kawasan perbatasan negara-negara Indochina, seperti Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar. Menurutnya, kelompok tersebut diduga berpindah ke Indonesia karena tekanan operasi pemberantasan yang dilakukan pemerintah China terhadap sindikat perjudian dan penipuan daring di kawasan tersebut.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Tetapkan Tenggat Dua Tahun Rekonstruksi Pascabencana di Tiga Provinsi Selain itu, konflik yang terjadi di beberapa wilayah Asia Tenggara juga disebut turut mendorong perpindahan jaringan kejahatan lintas negara ke Indonesia. Karena itu, Meity menilai pengungkapan kasus di Jakarta dan penemuan jaringan serupa di Batam oleh Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Ini merupakan alarm bahaya bagi keamanan negara. Pencegahan harus dilakukan melalui operasi yang terkoordinasi oleh seluruh institusi dan lembaga terkait, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara sistematis hingga ke daerah," ujarnya.
Meity juga mempertanyakan bagaimana ratusan warga asing dapat berkumpul dan menjalankan aktivitas ilegal dalam jumlah besar di Indonesia tanpa terdeteksi lebih awal. Ia menduga adanya keterlibatan oknum internal yang memberikan akses atau perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
"Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Bagaimana bisa orang asing berkumpul secara rutin untuk melakukan kejahatan di negara kita dalam jumlah besar? Dalam konteks keamanan nasional, ini sangat berbahaya. Artinya, ada dukungan dari oknum yang memiliki akses dari dalam. Pemerintah harus serius," tegasnya.