JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pencegahan maladministrasi di lingkungan UINSU, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Kampus IV UINSU, dihadiri Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Mesiono, serta Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sugeng Wanto, bersama jajaran sivitas akademika UINSU.
Dalam sambutannya, Dadan S. Suharmawijaya menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergi dengan dunia akademik menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga: Ombudsman RI Dorong Pengawasan Investasi dan Hilirisasi untuk Bebaskan Indonesia dari Perangkap Pendapatan Menengah "
Ombudsman RI tentu tidak bisa bergerak sendiri. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi seperti
UINSU, kami berharap lahir partisipasi aktif akademisi dalam mengawasi, meneliti, serta memberi masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Dadan.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam riset, pengawasan sosial, serta inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen universitas dalam menciptakan tata kelola kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kami menyambut positif sinergi ini. UINSU berkomitmen mewujudkan kampus yang berintegritas dan bebas dari praktik maladministrasi, sejalan dengan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi," tutur Muzakkir.