JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI juga soroti berbagai isu strategis, termasuk penanganan pertambangan tanpa izin (tambang ilegal) yang dinilai menyebabkan kerugian besar bagi negara.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah disampaikan Pak Kapolda NTB. Mereka punya program memberantas tambang ilegal melalui penguatan peran koperasi dan perusahaan daerah. Kalau program ini dijalankan dengan baik, dampaknya luar biasa bagi negara," ujar Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka, usai kunjungan reses di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (6/10/2025).
Berdasarkan paparan dari jajaran kepolisian, potensi kerugian negara akibat tambang ilegal di salah satu wilayah Indonesia mencapai Rp33 triliun dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut, menurut Martin, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkapkan bahwa kerugian nasional akibat tambang ilegal bisa mencapai Rp300 triliun.
Baca Juga: Mafia BBM Makin Liar! Abunisa Desak Kapolda Sumut Bongkar Gudang Penimbunan Ilegal "Angka ini masuk akal jika dibandingkan dengan data nasional. Karena itu, langkah-langkah seperti yang dilakukan Polda NTB penting untuk direplikasi di daerah lain," tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai wakil rakyat asal Sulawesi Utara, Martin mengaku berencana mendorong penerapan program pemberantasan tambang ilegal seperti yang dilakukan Polda NTB di wilayahnya, mengingat provinsi tersebut juga menghadapi permasalahan serupa.
"Saya ingin membawa program Polda NTB ini untuk diterapkan di Sulawesi Utara. Prinsipnya sama: menutup kebocoran di sektor sumber daya alam, menambah pemasukan negara, dan melindungi para pekerja tambang," ujarnya.
Martin menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi resmi.