JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya anggota dewan berani menghadapi kritik masyarakat dengan menunjukkan kerja nyata. Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja DPR RI sejak dilantik pada Agustus 2024 belum sepenuhnya sempurna.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat memberikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna Khusus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat paripurna tersebut sekaligus digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI.
Menurut Puan, sejarah tidak akan menilai DPR dari banyaknya undang-undang yang disahkan maupun besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari manfaat nyata kebijakan bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Evaluasi Total Program Makanan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan "Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola. Sejarah akan mencatat apakah keputusan DPR benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat," kata Puan dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa DPR adalah lembaga yang lahir dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Sebagai wakil rakyat, kata Puan, tanggung jawab anggota dewan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang menuntut dedikasi penuh.
Puan mengingatkan agar para legislator tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik masyarakat bisa datang melalui berbagai bentuk, mulai dari unjuk rasa di depan Gedung DPR, di daerah, hingga unggahan di media sosial.
"Apapun cara dan bentuknya, DPR harus mendengarnya sebagai suara rakyat. Kritik harus dijawab dengan kerja nyata. DPR harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen meningkatkan dedikasi agar harapan rakyat tetap tumbuh," tegasnya.