JELAJAHNEWS.ID -DPRD DKI Jakarta menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk meningkatkan layanan publik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seusai penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8/2025).
"Setiap komisi harus berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah daerah. Insya Allah ini bisa kita capai bersama," ujar Khoirudin.
Baca Juga: DPRD Batam Mulai Masa Reses, Serap Aspirasi untuk Penyusunan APBD 2026 Prioritas di Berbagai Sektor
Di sektor penanggulangan kebakaran, DPRD mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Anggaran ini tidak hanya digunakan untuk penanganan kebakaran, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat.
Untuk sektor transportasi, Khoirudin memastikan ketersediaan dana Public Service Obligation (PSO) yang cukup untuk mendukung operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan integrasi Jaklingko. "Transportasi itu pengeluaran besar bagi masyarakat. Kita pastikan anggarannya cukup agar tarif tetap terjangkau," tegasnya.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah