JELAJAHNEWS.ID - Pertemuan antara
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri pada Senin malam (7/4/2025) menarik perhatian publik dan memicu spekulasi politik baru. Pertemuan yang disebut sebagai ajang silaturahmi ini berlangsung secara tertutup, hanya dihadiri oleh keduanya.
Usai pertemuan, sinyal baru muncul dari PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa pembicaraan mencakup peluang kerja sama antara PDIP dan Prabowo dalam membangun pemerintahan.
“Yang dibicarakan tentu saja hal-hal terkait bagaimana bisa bersinergi membangun bangsa dan negara,” ujar Puan, dikutip dari detikNews, Senin (14/4/2025). Ia juga menambahkan bahwa PDIP siap membantu dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama Prabowo.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, PDIP sebelumnya memilih berada di luar pemerintahan setelah menjadi rival Prabowo dalam Pilpres 2024. Kini, wacana “sinergi” membuka peluang merapatnya PDIP ke barisan koalisi KIM Plus.
Di sisi lain, isu "matahari kembar" ikut mengemuka. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat menanggapi kunjungan beberapa menteri ke kediaman Presiden Jokowi di Solo.
“Silaturahmi tetap baik, tapi tidak boleh ada matahari kembar,” ujar Mardani, Jumat (11/4/2025). Namun, PKS segera mengklarifikasi bahwa pernyataan itu adalah pandangan pribadi.
Tanggapan pun datang dari Puan Maharani yang menegaskan, “Presiden saat ini adalah Prabowo Subianto.”
Namun, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, punya pandangan berbeda. Ia menyebut bahwa fenomena matahari kembar bukan lagi isu, melainkan fakta.(jn/**)