JELAJAHNEWS.ID - Indonesia khususnya Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (
Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang akan dilaksanakan serentak, 27 November 2024 mendatang. Diharapkan pelaksanaannya berjalan sukses, usai pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 14 Februari 2024 lalu.Akademisi sekaligus Direktur Grebyon Institute Ev Dr Ramses Simanullang SE MSi mengatakan, agar warga Indonesia khususnya warga Sumatera Utara (Sumut), serta kabupaten/kota se-Sumut jangan salah memilih calon yang akan memimpin Sumatera Utara maupun pemimpin daerah."Sebab bila salah memilih maka 5 tahun ke depan akan merasakan dampak kepemimpinannya," ujar Ramses Ramses Simanullang, Senin (11/3/2024).Ramses mengajak agar masyarakat Sumatera Utara harus lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin supaya jangan tergoda dengan janji-janji semata dan menghindari praktek money politics.“Jangan karena banyak uang saja tetapi tidak memiliki SDM yang mumpuni, sehingga tidak berhasil membangun sumut dan mensejahterakan rakyat saat memimpin,” kata Ramses seraya mengajak warga Sumut mendukung pelaksanaan pilkada berjalan dengan sukses.Menurut Ramses, salah satu kriteria untuk menjadi pemimpin maupun kepala daerah harus memiliki kekuasaan (Power). Bisa juga dukungan berbasis unsur struktur partai Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) Partai yang sudah memiliki anggota DPRD."Kepemimpinan mereka (calon pemimpin) harus sudah teruji dengan dipilih langsung oleh rakyat, dekat dengan rakyat dan tentunya memiliki legitimasi," tegas Ramses.Selain memiliki kekuasaan, tutur Ramses, calon pemimpin harus memiliki kapasitas sumber daya manusia (SDM) mumpuni, dan memiliki pengikut (Follower) dan kehadirannya diterima di tengah-tengah masyarakat.Terakhir, Ia meyakini Sumatera Utara memiliki segudang calon pemimpin, yang mempunyai SDM yang mumpuni, dan dapat membangun serta membawa Sumatera Utara kearah yang lebih baik."Pemimpin harus memiliki visi misi yang jelas dan terukur untuk mensejahterakan rakyat. Konsep yang ditawarkan dalam membangun daerah harus jelas, dan realistis serta pro kepada kehidupan masyarakat bukan para pengusaha," pungkasnya .(jns)