JELAJAHNEWS.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, langsung menemui dan berdialog dengan para driver ojek online (Ojol) yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (20/5/2025). Aksi ini digelar oleh Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) dalam kegiatan bertajuk Aksi Damai 2025.
Dalam aksi tersebut, para pengemudi menyuarakan empat tuntutan utama, yaitu:
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai payung hukum Ojol.
Penghapusan program instan dari aplikator yang dianggap merugikan mitra driver.
Peninjauan potongan aplikasi berdasarkan Permenhub No. 667 Tahun 2022.
Jaminan perlindungan serta keselamatan kerja bagi para driver.
Bobby Nasution menyampaikan komitmennya untuk mempelajari dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia menyebut, Pemprov akan mempertimbangkan pembuatan peraturan gubernur (Pergub) dan jika memungkinkan, mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda).
“Kami akan sampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Aspirasi teman-teman driver harus sampai ke tingkat nasional,” ujarnya di atas mobil orator, disambut antusias ribuan demonstran.
Gubernur juga menyoroti pentingnya jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi para pengemudi online. Ia menegaskan bahwa aplikator harus turut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada mitra mereka.
“Saya minta aplikator menanggung BPJS mitranya. Ini bagian dari tanggung jawab sosial mereka,” tegas Bobby.
Menutup dialog, Bobby memberikan waktu dua minggu kepada para aplikator untuk merespons tuntutan. Ia juga menjanjikan pertemuan lanjutan antara Pemprov, driver, dan aplikator.
Pihak aplikator, melalui perwakilannya Fadil Pasaribu, menyatakan komitmennya untuk membuka ruang diskusi dan akan menyampaikan aspirasi driver ke manajemen pusat. Hal serupa juga disampaikan oleh perwakilan aplikator lainnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Agam Zubir, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur. Ia berharap pemerintah terus hadir dalam menjembatani masalah antara driver dan aplikator.(jns)