JELAJAHNEWS.ID, JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali akan berakhir pada 8 Februari 2021.Dan sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar PPKM berskala mikro diterapkan di sejumlah wilayah. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Alexander Kaliaga Ginting dalam siaran pers di Twitter BNPB menyebutkan bahwa PPKM berskala mikro akan berlangsung mulai 9 Februari 2021 nanti.Menyikapi hal itu, Peneliti dan Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), Panji Hadisoemarto menyebutkan bahwa pemerintah akan kesulitan menentukan wilayah mana yang harus memberlakukan PPKM berskala mikro.“Saya agak ragu bahwa PPKM mikro ini bisa e fektif. Karena yang paling sulit adalah menentukan wilayah mana yang harus memberlakukan PPKM mikro dengan ketentuan pembatasan yang diharapkan,” kata Panji saat On Air di salah satu Radio swasta baru-baru ini.Panji pun mengungkapkan, masalah lainnya adalah indikator keberhasilan PPKM skala mikro itu sendiri. Karena menurutnya, Pemerintah akan sulit menentukan indikator apa saja yang diterapkan untuk mengukur keberhasilan PPKM skala mikro.“Untuk mengukur indikator yang diperlukan, misal untuk mengukur keketatan PPKM mikro akan sangat sulit dilakukan di tingkat mikro,” ucapnya.Bila pemerintah menerapkan PPKM skala mikro di tingkat RT RW, dirinya juga mempertanyakan indikator apa yang bisa diukur di tingkat tersebut. Hal itu menurutnya berbeda dengan PPKM Kabupaten/Kota yang tingkat keberhasilannya bisa diukur dari angka positive rate Covid-19 dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.“Indikator itu kan tidak ada kalau di level RT, paling hanya ada jumlah kasus,” ujarnya.Selain itu, Panji juga mengatkan bahwa jumlah kasus yang terjadi tidak tepat jika dijadikan indikator PPKM skala mikro tingkat RT RW.“Kemungkinan besar kita akan mis terkait RT-RT yang harus di-PPKM-kan, karena mungkin penularannya dari luar,” katanya.Sehingga pada implementasinya, sambung Panji, PPKM skala mikro harus diawasi secara ketat. Dan komitmen serta kesadaran masyarakat untuk patuh selama penerapan PPKM juga harus tinggi.“Masalah implementasi lagi, bisa patuh atau tidak untuk tidak keluar masuk dari RT-nya. Paling tidak itu yang saya lihat kesulitannya,” tandasnya. (prc)