JELAJAHNEWS.ID -
Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Juni dan Juli 2025. Sebagai gantinya, stimulus ekonomi dialihkan melalui skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpenghasilan rendah.Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).“Proses penganggaran untuk diskon tarif listrik jauh lebih lambat sehingga tidak bisa direalisasikan pada periode Juni-Juli,” jelas Sri Mulyani.Pemerintah sebelumnya merencanakan diskon tarif listrik bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga berdaya listrik di bawah 1.300 VA, sebagai upaya mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2025.Namun karena keterlambatan administratif dan penganggaran, fokus kini dialihkan pada BSU yang dinilai lebih siap dalam hal data dan mekanisme distribusi.“Data calon penerima BSU sudah diperbarui oleh BPJS Ketenagakerjaan dan siap disalurkan. Targetnya adalah 17,3 juta pekerja,” ujar Sri Mulyani.Setiap penerima akan mendapatkan bantuan Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025, dengan total bantuan mencapai Rp 600.000 per orang. Selain itu, bantuan serupa juga diberikan kepada 565.000 guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa stimulus ini bertujuan mendongkrak konsumsi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini.“Momentum ini dimanfaatkan untuk sejumlah program yang diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Airlangga dalam rapat koordinasi akhir Mei lalu.Pemerintah memastikan bahwa meskipun program diskon listrik batal, stimulus tetap berjalan melalui BSU yang dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.(jn/**)