JELAJAHNEWS.ID - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution terus melakukan penataan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, dengan salah satu fokus utama adalah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar belanja pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, bukan untuk pengeluaran yang tidak relevan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Porman Mahulae, menjelaskan bahwa dalam proses penataan tersebut, pihaknya menemukan sejumlah alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.
“Ditemukan beberapa rencana anggaran yang belum tepat, tidak sesuai dengan semangat efisiensi, seperti belanja kue tart puluhan juta hingga tusuk gigi senilai Rp100 juta,” kata Porman kepada wartawan, Minggu (4/5/2025) di Medan.
Menurutnya, Gubernur Bobby Nasution bersikap tegas terhadap anggaran yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengalokasikan anggaran hanya untuk program yang berdampak nyata bagi rakyat.
“Pak Gubernur tegas soal ini. Semua belanja yang tidak berguna langsung dicoret dan dialihkan ke program produktif. Beliau juga menekankan agar OPD tidak main-main dengan anggaran,” tegasnya.
Porman juga menjelaskan bahwa APBD 2025 yang saat ini sedang dikaji kembali telah dirancang dan disahkan sebelum Bobby dilantik sebagai gubernur. Oleh karena itu, dilakukan proses asistensi dan penyelarasan agar sesuai dengan visi dan program prioritas gubernur saat ini.
Program Prioritas dan PHTC Bobby-Surya
Penataan anggaran tersebut mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Bobby Nasution dan Surya. Program-program unggulan tersebut antara lain:
Pendidikan: Sekolah unggulan berbasis keterampilan sesuai kebutuhan industri dan potensi lokal.
Pemberdayaan Masyarakat: Fokus pada perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Kesehatan: Layanan kesehatan terintegrasi di kawasan sentra masyarakat.
Ekonomi: Penguatan stabilitas makroekonomi dan kesinambungan fiskal daerah.
Ketahanan Pangan: Diversifikasi hasil pertanian berbasis budaya dan kearifan lokal.
Pemberantasan Kemiskinan: Program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan.
Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sistem logistik yang mendukung ekonomi daerah.
Sementara itu, program PHTC antara lain:
PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis)
PROBIS (Program Berobat Gratis)
JASKOP (Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan)
CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif)
INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi)
Restorative Justice untuk Perlindungan Rakyat
Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Gubernur Bobby Nasution dalam menjadikan anggaran daerah sebagai alat pembangunan yang transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Sumut.(jns)