JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan opini WTP yang ke-12 secara berturut-turut tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (25/6/2026).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.
Baca Juga: Bobby Nasution Mulai Berkantor di Kepulauan Nias, Pastikan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Dalam sambutannya,
Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme.
Menurut Bobby, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, DPRD, dan BPK dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik dan akuntabel.
"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Bobby.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Bobby menegaskan masih terdapat sejumlah aspek dalam tata kelola keuangan daerah yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus melakukan pembenahan internal sekaligus membuka ruang bagi masukan dari BPK RI maupun DPRD Sumut.