JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan kerja masa reses Komisi VIII DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan daerah, khususnya di bidang layanan sosial, keagamaan, penanggulangan bencana, serta perlindungan perempuan dan anak.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelaraskan kebijakan serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi ruang dialog yang sangat strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Surya.
Baca Juga: Reses di P.Sidimpuan, Marwan Dasopang Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Dalam pertemuan tersebut, Surya memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut yang menjadi ruang lingkup kerja
Komisi VIII DPR RI. Salah satunya adalah penguatan kehidupan keagamaan yang harmonis dan inklusif di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara.
Menurutnya, Pemprov Sumut terus berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan lembaga pendidikan keagamaan serta dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.
Pada sektor pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi Islam, pemerintah daerah mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga kompetensi profesional dan kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, Surya menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan kementerian, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pihak terkait guna memastikan pelayanan kepada calon jemaah berjalan optimal sejak tahap persiapan, keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air.