JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat (AD) di wilayah Sumut, khususnya di Kepulauan Nias. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih masuk kategori tertinggal tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution usai memimpin upacara pembukaan Karya Bakti Skala Besar di Lapangan Pelita, Kota Gunungsitoli, Rabu (6/5/2026). Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya program.
"Harapannya tentunya, Kepulauan Nias ini segera keluar dari kategori daerah tertinggal, karena kita tahu Kepulauan Nias masih ada kategori daerah tertinggal. Harapannya, program ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan fisik lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera meningkat," kata Bobby.
Baca Juga: Bobby Nasution Salat Idul Adha di Binjai, Pemprov Sumut Salurkan 167 Hewan Kurban Menurut Bobby, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan Kepulauan Nias. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Karya Bakti Skala Besar merupakan program TNI AD yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur dasar dan fasilitas umum.
Di Kepulauan Nias, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, serta pembangunan sarana fisik lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan bahwa pelaksanaan program mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumut.