JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memulai program sekolah gratis bagi jenjang SMA dan SMK di Kepulauan Nias serta wilayah terdampak bencana mulai tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam acara Peresmian Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM Medan, Minggu (4/1/2026).
Dalam sambutannya, Bobby menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bergerak cepat memastikan keberlangsungan pendidikan di tengah berbagai tantangan, khususnya bencana alam yang melanda sejumlah daerah. Berdasarkan data Pemprov Sumut, sebanyak 50 SMA dan SMK terdampak banjir dan longsor pada awal 2026.
Baca Juga: Bobby Nasution Pastikan Transportasi Nataru Siap, Arus Mudik di Bandara Kualanamu dan Stasiun Medan Kondusif "Besok, Senin, semester genap sudah dimulai dan Pemprov Sumut siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Memang ada dua sekolah yang belum bisa beraktivitas secara maksimal karena dampak bencana yang cukup besar, tetapi penanganannya terus kami lakukan, Pak Menteri," ujar Bobby.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerataan akses pendidikan, Bobby mengumumkan kebijakan sekolah gratis tahun 2026 bagi seluruh SMA dan SMK di Kepulauan Nias. Program serupa juga diterapkan di daerah terdampak bencana, antara lain Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Kota Sibolga.
"Di Kepulauan Nias masih terdapat desa-desa tertinggal yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, kami menggratiskan biaya sekolah, sekaligus merencanakan pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk mendukung visi Presiden," katanya.
Bobby juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Sumut. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berkontribusi pada terwujudnya Indonesia Emas 2045.