JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya meningkatkan layanan publik dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini disebut sebagai strategi penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu (24/9/2025). Surya hadir bersama Sekdaprov Togap Simangunsong.
Menurut Surya, fokus perubahan APBD diarahkan pada perbaikan tata kelola BUMD agar tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga hadir memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. "BUMD harus bertransformasi. Tidak cukup berorientasi pada profit, tetapi juga menjadi instrumen pelayanan publik," tegasnya.
Baca Juga: Ranperda P-APBD 2025 Segera Dibahas, DPRD dan Pemprov Sumut Sepakati KUA-PPAS Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan standar pelayanan minimal akan menjadi arah kebijakan utama pemerintah daerah dalam mendorong kinerja BUMD.
Di sisi lain, isu reforma agraria turut menjadi perhatian. Pemprov menekankan pentingnya sertifikasi tanah pertanian, terutama bagi lahan masyarakat yang belum memiliki dokumen legal. Surya menjelaskan, inventarisasi telah dilakukan BPKH dan akan diproses sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021. "BPN diharapkan bisa memberikan hak kepemilikan kepada rakyat melalui SK Biru, khususnya bagi lahan eks HGU di kawasan hutan," katanya.
Pemprov juga sejalan dengan DPRD mengenai prioritas pelepasan HGU untuk masyarakat kecil yang belum memiliki lahan, sehingga pemanfaatannya bisa langsung dirasakan rakyat.
Selain itu, Surya menyoroti pencapaian Sumut dalam program Universal Health Coverage (UHC). Ia menyampaikan, status "Prioritas" akan resmi diluncurkan akhir bulan ini, sehingga seluruh penduduk Sumut bisa menikmati layanan berobat gratis melalui Probis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.