JELAJAHNEWS.ID -Upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara (Sumut) dinilai belum maksimal. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan yang memiliki rencana aksi penanganan TBC, sementara 17 lainnya baru sebatas menetapkan Tim Percepatan melalui surat keputusan (SK).
Kondisi ini mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat pembentukan tim sekaligus menyusun rencana aksi yang konkret.
"Komitmen bupati dan wali kota menjadi kunci. Tim percepatan harus segera dibentuk, rencana aksi disusun, dan semuanya wajib masuk dalam RPJMD daerah masing-masing. Tanpa itu, percepatan eliminasi TBC sulit tercapai," ujar Togap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan TBC se-Sumut yang digelar secara daring, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga: Dugaan Sodomi Anak SD di Sidimpuan: Pelaku Belum Ditahan, Keluarga Korban Curiga Ada 'Orang Dalam' Togap juga menekankan pentingnya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) khusus TBC. Menurutnya, Perda akan menjadi acuan seluruh organisasi perangkat daerah dalam merencanakan anggaran dan program terkait.
Selain itu, ia mendorong pelaksanaan skrining TBC berbasis desa siaga, sehingga penemuan kasus dapat dilakukan sejak dini di tingkat masyarakat. "Penanganan TBC ini lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kolaborasi sampai ke desa sangat diperlukan," tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menambahkan percepatan eliminasi TBC membutuhkan langkah strategis. Mulai dari penemuan kasus, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga perluasan terapi pencegahan dan penguatan surveilans.
"Eliminasi TBC adalah kerja bersama. Jika gerakan kita dikolaborasikan, target Sumut bebas TBC bisa terwujud lebih cepat," ungkap Faisal.