MANADO| Jelajahnews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk turut serta dalam mendorong transformasi layanan pertanahan nasional.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading Tahun 2025 IPPAT yang digelar di Manado, Jumat (18/07/25).
"IPPAT merupakan bagian hulu dari ekosistem layanan pertanahan. Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade," ujar Menteri Nusron di hadapan ratusan peserta Rakernas.
Baca Juga: Lawan “Serakahnomics”, Presiden Prabowo Serukan Penataan Ulang Distribusi Pangan Ia menyoroti dua persoalan utama yang masih kerap dikeluhkan masyarakat dalam layanan pertanahan, yakni lamanya proses pelayanan dan masih maraknya praktik pungutan liar (pungli).
Menurutnya, penyelesaian dua masalah tersebut memerlukan pembenahan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, termasuk para PPAT.
"Solusi percepatan pelayanan itu bisa dirumuskan dalam dua hal. Pertama, sistemnya harus kita ubah. Kedua, SDM-nya harus kita update atau kita transformasi," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Ia mengungkapkan, sekitar 75 persen layanan pertanahan nasional terpusat di 125 kantor pertanahan. Oleh karena itu, transformasi layanan pada kantor-kantor tersebut diharapkan dapat memberi dampak signifikan secara nasional.
Sumber
: <a href="<a href="Wamen ATR Apresiasi Capaian 95 Persen PTSL di Sulawesi Tengah" target="_blank"></a>" target="_blank&