JELAJAHNEWS.ID -
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses DPRD Sumut, yang tidak hanya menampung aspirasi masyarakat di 33 kabupaten/kota, tetapi juga turut mengedukasi publik mengenai program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut terkait Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang I 2024–2025. Rapat digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (30/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti."Reses adalah momentum penting untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Aspirasi ini menjadi masukan berharga dalam proses perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama antara Pemprov dan DPRD," ujar Surya.Ia menegaskan, masukan dari masyarakat melalui Anggota Dewan di masing-masing daerah pemilihan (dapil) merupakan kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti secara serius."Apa yang disampaikan masyarakat kepada para Anggota Dewan adalah kebutuhan yang jelas dan sangat dinantikan realisasinya," tambahnya.Namun demikian, Surya juga mengingatkan bahwa pelaksanaan aspirasi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan. Pemerintah daerah harus mengintegrasikannya ke dalam Rencana APBD dan RPJMD, dengan mempertimbangkan keterbatasan pendanaan."Realisasi setiap usulan tentu harus diprioritaskan secara rasional. Tidak semua bisa dilakukan sekaligus karena kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah," tegasnya.Surya juga mengapresiasi para Anggota DPRD yang tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga aktif menjelaskan dan menyosialisasikan capaian-capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumut."Kami berterima kasih atas inisiatif Anggota Dewan dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Ini sangat membantu memperkuat pemahaman publik terhadap arah kebijakan pembangunan," tuturnya.Dalam rapat tersebut, para Anggota Dewan menyampaikan laporan hasil reses dari seluruh dapil di Sumut. Beberapa isu yang mengemuka antara lain permintaan pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan, khususnya di pedesaan, dukungan untuk sektor pertanian seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pelatihan keterampilan kerja untuk pemuda, serta pengendalian harga pangan, terutama saat panen raya.Rapat Paripurna juga dilanjutkan dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2024. Hadir dalam rapat tersebut para pimpinan DPRD dan seluruh Anggota Dewan.(jns)