JELAJAHNEWS.ID -
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya terhadap pelestarian dan perlindungan kawasan Hutan Batangtoru sebagai salah satu ekosistem tropis paling penting di Indonesia.Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka secara resmi Dialog Para Pihak dan Sosialisasi Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batangtoru di Hotel Santika Medan, Selasa (24/6/2025)."Ekosistem Batangtoru adalah karunia tak ternilai. Hutan ini menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa — mulai dari Harimau Sumatera, Beruang, Rangkong, hingga Orangutan Tapanuli yang baru ditemukan tahun 2017. Ini bukan hanya hutan, melainkan juga sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar," kata Surya.Hutan tropis Batangtoru terbentang di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga, dan secara adat telah dilindungi masyarakat secara turun-temurun. Namun, Surya mengingatkan bahwa ancaman terhadap satwa liar dan penurunan kualitas lingkungan dapat berdampak langsung pada kehidupan warga, termasuk potensi bencana ekologis.Sebagai bentuk konkret komitmen, Pemprov Sumut telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/156/KPTS/2025 tentang pembentukan Pokja Perlindungan Terpadu Ekosistem Batangtoru. Kelompok kerja ini akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menyusun kebijakan, rencana aksi, serta pengawasan pengelolaan kawasan secara menyeluruh."Pokja ini harus menjadi motor transformasi menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2017, kawasan seluas 240.985 hektare ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, sehingga memiliki landasan hukum kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang yang adil," tegas Surya.Ia juga meminta agar pemerintah daerah melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan dan tata ruang, serta mempermudah proses birokrasi dalam mendukung program perlindungan lingkungan. Kepada mitra pembangunan, ia mendorong pemberian kajian, rekomendasi, serta pelibatan masyarakat lokal secara aktif — dengan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis alam."Saya minta Tim Pokja segera bahas isu-isu tematik secara tuntas. Susun rencana aksi lintas sektor dari hulu ke hilir. Jadikan forum ini sebagai rumah bersama dan kawal Batangtoru sebagai warisan penting untuk generasi mendatang," ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, menegaskan bahwa forum ini harus menjadi momentum mendorong semua pihak agar serius dalam perlindungan kawasan hutan, termasuk perusahaan yang beroperasi di sekitar atau dalam kawasan Batangtoru.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Guru Besar UMSU Prof. Sabrina, perwakilan dari pemerintah daerah di empat wilayah ekosistem Batangtoru, LSM lingkungan hidup, serta pihak perusahaan terkait.(jns)