JELAJAHNEWS.ID - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai langkah strategis dalam mendukung Program Strategis Provinsi (PSP) Sumut Berkah 2025–2029. Kegiatan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut serta Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sumut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Sumut, Porman Mahulae, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan guna mempertajam program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kominfo.
“Keberhasilan program prioritas harus selaras dengan program di tingkat OPD Provinsi maupun Dinas Kominfo Kabupaten/Kota,” ujarnya saat membuka forum secara daring dari Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Kamis (17/4).
Porman menjelaskan bahwa terdapat empat program utama Dinas Kominfo yang dapat disinkronkan oleh OPD maupun Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, yakni:
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Pengelolaan aplikasi informatika
Penyelenggaraan statistik sektoral
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
Ia berharap forum ini mampu menjembatani kolaborasi antara Pemprov dan daerah demi mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
“Kami ingin forum ini menjadi sarana membangun jembatan kolaboratif antara OPD Sumut dan Dinas Kominfo di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Sumut, Ihsan Azhari, yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya intervensi provinsi terhadap kabupaten/kota guna mendukung PSP 2025–2029. Salah satunya melalui digitalisasi layanan publik seperti pengembangan portal layanan online, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), dan integrasi Single Sign-On (SSO).
“Keberhasilan PSP juga memerlukan kontribusi daerah, seperti pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, dan akses layanan publik digital terutama di wilayah terpencil,” ungkap Ihsan.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dwi Lindarto Hadinugroho, menambahkan bahwa penyusunan RPJMD harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari teknokratik, partisipatif, hingga politis, demi tercapainya RPJMD yang berkualitas.(jns)